Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Kayuagung, KoranSN
Wabup OKI menyambangi rumah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapa (PKH) di Kecamatan Kota Kayuagung akhir pekan lalu. Wabup didampingi jajaran Polres OKI, Dinas Sosial dan OPD terkait menggugah warga yang telah mampu untuk mengundurkan diri dari Program Keluarga Harapan (PKH).
“Agar program yang baik ini tepat sasaran, bagi warga yang mampu kita gugah agar mengundurkan diri secara sukarela agar dengan sadar diri merasa tidak layak untuk mendapatkan bantuan lagi,”ungkap Wabup OKI HM Djak’ar Shodiq di sela-sela mendatangi rumah warga.
Setelah didatangi satu persatu menurut Wabup, para penerima memang sudah berniat untuk mengundurkan diri dari PKH. “Syukurlah, setelah dijelaskan dan dimotivasi mereka memang sudah ada niat untuk mengundurkan diri. Tinggal diurus administrasinya oleh pendamping, lalu kita undang minggu depan untuk diberi penghargaan oleh Pemda,”janji Shodiq.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI H Amiruddin SSos MSi mengungkapkan, upaya sosialisasi ini dalam rangka memberi kesadaran warga penerima PKH yang sudah tidak layak menerima untuk mengundurkan diri.
“Kalau semua kriteria penerima sudah terlewati, atau mereka sudah tidak layak menerima lagi karena perekonomiannya membaik, kita gugah agar program ini bisa diarahkan untuk warga lain yang benar-benar layak,”ungkapnya.
Menurut Amiruddin, langkah sosialisasi ini merupakan permulaan. Selanjutnya seperti di daerah lain, rumah keluarga penerima manfaat PKH akan ditempeli stiker. “Ini langkah awal dimulai sosialisasi oleh Pak Wabup di Kayuagung, selanjutnya akan dilakukan di kecamatan lain. Syukur-syukur hanya dengan sosialisasi banyak yang tergugah hingga kita tidak perlu tempel stiker di rumah-rumah penerima PKH,”tandas Kadinsos.
Amir menyatakan, kuota penerima PKH di OKI saat ini mencapai 36 ribu penerima. Data yang dipakai penyaluran PKH saat ini tambahnya berbasis pada 2011. Ia yakin sudah banyak kondisi ekonomi penerima PKH yang berubah.
“Masalah PKH ada dua. Pertama, yang di dalam tidak mau keluar padahal secara syarat sudah tidak memenuhi. Kedua, yang benar-benar butuh tidak bisa masuk. Inilah yang menjadikan banyak aduan masuk,”jelasnya. Proses mengeluarkan orang dari penerima pun tidak mudah. (iso)
