Warga Kurang Mampu di Muba Didaftarkan BPJS Kesehatan



Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin saat meninjau pasien RSUD Sekayu. (Foto-Humas Pemkab Muba)

Sekayu, KoranSN

Meski pemerintah pusat menghentikan program berobat gratis di Kabupaten Musi Banyuasin mulai 1 Januari 2019, tetapi Pemerintah Kabupaten Muba yang dinahkodai Bupati Dodi Reza Alex Noerdin akan mendaftarkan seluruh warga miskin di Muba pada layanan BPJS Kesehatan.

Pemkab Muba telah menganggarkan dana sebesar Rp 35 miliar untuk mengakomodir 232 ribu warga Muba berdasarkan data dari Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Muba yang kemudian didaftarkan oleh Dinas Kesehatan Muba ke BPJS Kesehatan.

“Untuk pasien yang maşuk rumah sakit pada akhir Desember 2018 dan keluar Januari 2019, klaim tetap dibayar penuh şampai pulang,” ungkap Plt Kepala Dinas Kesehatan Muba, dr Azmi.

Baca Juga :   Kinerja Irda Dievaluasi

Sementara itu dr Makson Parulian MARS selaku Direktur RSUD Sekayu menambahkan, bahwa klaim tahun 2018 seluruhnya akan dibayar pada triwuıan 1 tahun 2019.

“Untuk masyarakat Musi Banyuasin yang membutuhkan perawatan baik kasus gawat darurat medis atau bukan namun tidak mempunyai jaminan kesehatan mohon diinfokan kepada PIC Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuaşin untuk difasilitasi pembuatan KIS langsung cetak, sehingga biaya perawatan dapat dijamin BPJS kesehatan (Sumber dana APBD Kabupaten Muba),” ulasnya.

Dikecualikan untuk kasus Gawat Darurat yang tidak dijamin BPJS Kesehatan (Lakalantas, bunuh diri dan lain-lain) Kemudian, kepada fasilitas kesehatan yang merawat pasien mohon diberi waktu pengurusan KIS dalam waktu 1-2 x 24 jam.

Baca Juga :   BPBD & Camat Dituntut Pro Aktif Cegah Karhutla

“Bagi penduduk miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar JKN berdasarkan basis data terpadu (BDT) tahun 2018 Kabupaten Musi Banyuasin akan didaftarkan şemuanya Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muba berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, dan peran Dinas Sosial kiranya dapat bersinergi mengacu berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” terangnya.

Lanjut dr. Makson Parulian , jaminan kesehatan yang dişubsidi oleh pemeritah adalah layanan kesehatan pada fasilitas tingkat pertama dan rumah sakit kelas 3, apabila pindah kelas maka jaminan kesehatannya gugur dan wajib membayar secara mandiri

“Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan perawatan kelas 2 atau 1 di rumah sakit maka dapat menjadi peserta mandiri BPJS kesehatan,” tambahnya. (tri)



Publisher : Apriandi

Lihat Juga

KPU Lubuklinggau Selesai Gelar Rekapitulasi, Penetapan Caleg Terpilih Tunggu Juknis dari KPU Provinsi Sumsel

Lubuklinggau, KoranSN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah selesai menggelar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!