Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, KoranSN
Pasca robohnya baliho di jalan Letkol Iskandar, beberapa waktu lalu, warga Kota Palembang masih menyimpan kekhawatiran. Soalnya, kondisi cuaca akhir-akhir ini, yang kerap hujan berangin memungkinkan peristiwa serupa kembali terulang.
Seperti yang di tuturkan Taufik, warga Sukarame, Kamis (14/1/2016). Ia mengaku cukup khawatir jika baliho besar kembali roboh dan menimpa kendaraan-kendaraan. Mengingat situasi yang sama pernah terjadi beberapa tahun belakangan. Bahkan bukan cuma baliho yang roboh, pohon-pohon tua yang ada di pinggir jalan juga kerap tumbang.
“Itu kan bahaya sekali kalau sering terjadi, sekarang ini saya dan keluarga jadi was-was setiap lewat di dekat baliho besar,” ujarnya.
Warga lainnya, Hidayat berharap pemerintah bisa mengantisipasi kejadian serupa. Jangan sampai cuaca dijadikan alasan, sementara perawatan dan pengawasan diabaikan.
“Baliho di jalan kita ini banyak yang besar, khawatir saja kalau roboh, tadi saya lihat sih kerangka baliho di JPO Jalan Jenderal Sudirman ada yang diikat takut roboh juga mungkin, tapi seharusnya kan antisipasinya bukan seperti itu,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Tata Kota Palembang Hasmi Lakoni mengatakan, pihaknya sudah mempunyai program pengawasan reklame. Terutama dalam hal masa berlaku reklame, kekuatan fisik reklame, serta ukurannya.
“Tahun 2016 ini akan ditegaskan lagi kepada pihak advertising untuk mengikuti aturan yang ada, perda kita sudah mengatur perhitungan ukuran baliho lebih mempertimbangkan lokasi, serta masa aktif reklame itu,” jelasnya.
Diakuinya, sepanjang 2015 lalu sudah banyak iklan informasi berupa baliho yang diturunkan yang eksekusinya melalui Satpol PP. Penurunan itu tentu berkaitan dengan tidak patuhnya pihak advertising pada aturan yang ada.
“Kami sudah koordinasi dan mengajak pihak advertising untuk sama-sama ikuti aturan, tahun ini akan lebih digencarkan,” ungkapnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat yang apabila melihat kondisi reklame sudah mengkhawatirkan untuk segera melapor ke Dinas Tata Kota, Camat, maupun Lurah setempat. Dengan begitu bisa segera ditindaklanjuti. (tya)
