Warga Tanjung Sari 2 Tuntut Ganti Rugi Proyek Tol

Ketua KUD didampingi anggota dan Kades menunjukkan bukti resmi kepemilikan lahan kepada wartawan. (foto-maniso/koransn.com)

Kayuagung, KoranSN

Sejumlah warga Desa Tanjung Sari 2 Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten OKI menuntut pembayaran ganti rugi lahan yang terkena proyek pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung yang menjadi bagian tol Trans Sumatera.

Ironisnya, mereka telah 2 tahun menunggu pembayaran yang belum direalisasikan pihak terkait. Warga berharap proyek strategis nasional ini jangan justru merugikan rakyat kecil yang memiliki lahan bersertifikat namun digusur tanpa kompensasi.

Demikian disampaikan Bahri SAg selaku Ketua KUD Sari Makmur didampingi Kades Tanjung Sari 2 dan H Karsa perwakilan pemilik lahan yang digusur namun sudah 2 tahun belum menerima pembayaran ganti rugi lahan.

Bahri kemarin mengatakan, KUD yang dipimpinnya beranggotakan 435 orang dan ada 12 persil lahan milik anggotanya yang dilalui proyek tol tapi belum diganti rugi. Padahal nominal 12 persil lahan yang sudah ada sertifikat dari BPN itu senilai lebih kurang Rp 1,8 milyar.

“Sudah kami tanyakan ke BPN OKI tentang ganti rugi lahan itu. Kata mereka lahan kami bermasalah karena ada orang lain yang mengklaimnya juga, jadi uangnya dititipkan ke PN Kayuagung. Yang kami tanyakan, siapa orang lain yang menggugatnya dan apa motifnya?,”kata Bahri.

Baca Juga :   Jelang Arus Mudik, Masih Banyak Jalan Rusak & Berlobang

Lanjutnya, warga berharap Pemkab OKI memfasilitasi pertemuan anggota KUD sebagai pemilik sah lahan karena punya sertifikat tanah dari BPN untuk duduk bersama dengan pihak terkait khususnya orang lain yang ikut mengklaim. Dalam pertemuan itu akan terungkap siapa pemilik lahan yang resmi.

“Jadi harus ada bukti pendukung kepemilikan lahan. Bila kondisi seperti ini, kami menduga ada oknum-oknum yang kongkalikong dengan warga lain itu sehingga muncul nama nama warga lain yang ikut mengklaim. Kami berharap proyek tol ini dikerjakan profesional dan jangan menunda-nunda menyerahkan uang ganti rugi lahan,”keluhnya.

H Karsa sebagai anggota KUD dan perwakilan pemilik lahan menambahkan, mereka meminta permasalahan ini segera selesai dan uang ganti rugi lahan diserahkan kepada yang berhak menerima, yakni yang memiliki bukti resmi dan sah.

“Kami punya sertifikat tanah dari BPN dan lahan kami ada SK Bupatinya. Nah, kelompok atau warga lain yang mengklaim apa buktinya. Kalau tidak salah kelompok mereka justru bikin denah lahan sendiri. Mari kita adu bukti, makanya kami minta Pemda, BPN, KUD, warga, penegak hukum untuk menggelar pertemuan,”sarannya.

Baca Juga :   Penyerahan Aset Bandara Silampari Masih Proses

Wartono selaku Kades Tanjung Sari 2 memaparkan, sejak awal ia dan Kades lainnya yang desanya dilalui proyek tol dipercaya Pemkab OKI untuk ikut menjadi panitia proyek jalan tol sesuai kapasitas dan mengawal proyek di wilayah desa masing masing.

“Lalu muncul nama-nama yang akan menerima ganti rugi lahan dari BPN dan saya infokan ke warga. Tapi sekarang timbul masalah, yakni ada orang lain yang mngklaim tanah milik anggota KUD. Harapan saya mohon Pemkab OKI menyelesaikan hal ini sesuai komitmen yakni membayar ganti rugi lahan berdasarkan nama-nama nominatif,”ujar Kades. (iso)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Perpani OKI dan Dandim 0402 Latihan Panahan Bersama

Kayuagung, KoranSN Sejumlah atlet panahan binaan Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) OKI dan Dandim 0402 OKI/OI …