Warning! Berani Money Politik Akan Dipidana dan Didenda Ratusan Juta



Suasana penandatanganan tolak money politik dan isu sara pilkada Lubuklinggau 2018. (Foto-Rifat/Koransn)

Lubuklinggau, KoranSN

Warning bagi semua komponen masyarakat yang mempunyai niat tidak terpuji yakni mengajak memlilih salah satu paslon dengan membagi-bagikan uang atau money politik pada pelaksanaan Pilkada 2018 ini.

Pasalnya apabila tertangkap tangan atau ketahuan oleh aparat penegak hukum sanksinya sangat berat berupa pidana 3 tahun dan denda mencapai Rp. 200 juta.

Hal ini seperti ditegaskan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Lubuklinggau, Mirwan pada acara Deklarasi tolak money politik dan isu sara pada Pilkada Lubuklinggau di Hotel Hakmaz Taba lubuklinggau, Rabu (14/2/2018).

“Sesuai dengan undang-undang baik pemberi maupun pemerima ada sanksinya berupada pidana dan denda,“ tegasnya.

Tak hanya itu sambungnya, terkait money politik ini juga berlaku bagi kandidat, jika memang terbukti, bisa didiskualisasi tak terkecuali Paslon ini sudah dinyatakan terpilih. Untuk menciptakan dan menghasilkan Pilkada Lubuklinggau yang bersih dan berkualitas, Mirwan meminta kepada komponen masyarakat ikut berpatisipasi melaporkan jika dilingkungannnya ada kegiatan yang mengarah kepada perbuatan money politik.

“Ini tugas kita semua, agar Pilkada Lubuklinggau 2018 ini dapat berjalan dengan baik terhindar dari money politik,“ ujarnya.

Terkait dengan isu sara, Mirwan menegaskan akan lebih berbahaya dan rawan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Menurut Mirwan, kata-kata tolak money politik dan isu sara diperuntukkan untuk semua stake holder dan lapisan elemen masyarakat lubuklinggau, guna tercapai nya cita-cita bersama yaitu suksesnya pilkada dan terpilihnya pemimpin kota Lubuklinggau yang sesuai keinginan masyarakat.

“Makanya kita hari ini mengundang semua Paslon, KPU Lubuklinggau, Ketua Pengadilan, Kajari, Kapolres Lubuklinggau, Dandim 0406, dan unsur stake holder lainnya guna menandatangani fakta integritas untuk menolak money politik dan isu sara,” jelasnya.

Baca Juga :   Akhir Tahun Ini Warga OI Segera Miliki Stadion Olahraga Berstandar FIFA

Mirwan menambahkan kalau telah disepakati bersama diharapkan pada prakteknya nanti dapat sesuai dengan apa yang di harapkan bersama.

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Lubuklinggau, Efriadi Suhendri mempertegas bahwa dalam Peraturan KPU (PKPU) sudah jelas melarang money politik dan politisasi isu sara. Karena itu memiliki unsur pidana dan dapat dipenjarakan.

“Demi suksesnya pilkada hilangkanlah untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang. Agar semua proses pilkada hingga terpilihnya pemimpin baru dikota lubuklinggau lancar dan kondusif,” tutupnya. (rif)







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Proyek Tol Seksi II Prabumulih-Muara Enim Masuk PSN 2025

Muara Enim, KoranSN Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA memastikan proyek jalan …

error: Content is protected !!