Waspada Potensi Konflik di Pilkada Kotak Kosong



Ilustrasi. (foto-net)

Jakarta, KoranSN

Presiden Joko Widodo meminta agar jumlah publik yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak harus lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya.

“Kalau 2015 (sebanyak) 70 persen, 2016 (sebanyak) 74 persen, mudah-mudahan bisa di atas 78 persen,” ujar Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin (29/1/2018).

Selain itu, Jokowi mengingatkan agar pengawasan terhadap politik uang juga harus lebih ditingkatkan. Termasuk juga menekan kampanye negatif yang mengedepankan fitnah dan SARA.

“Ajak kawan pilkada untuk kampanye program gagasan atau konsep untuk kemaslahatan daerah, dan pembangunan daerah. Pikada itu memimpin daerah,” ujar Tjahjo.

Kotak Kosong

Di bagian lain, Tjahjo juga meminta agar seluruh pihak dapat memberikan perhatian lebih kepada daerah yang memiliki calon tunggal.

“Pasti ada pro-kontra. Mencermati ada tim sukses kotak kosong,” ujarnya.

Sedangkan untuk daerah yang berpotensi konflik, Tjahjo menyebut, presiden meminta agar konsentrasi dapat disempitkan ke lima daerah yakni, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua dan Bali.

“Ini kan karena pilkadannya serentak yang padat penduduk, padat pemilih. Daerah besar terlibat semua,” ujarnya.

Sementara, di Sumsel, pilkada yang hanya diikuti calon tunggal, yaitu Kota Prabumulih. Disana hanya memunculkan satu nama pasangan calon, yaitu pasangan Ridho Yahya-Ardiansyah Fikri.

Sebagai calon tunggal yang akan melawan ‘kotak kosong’, Bakal Calon Walikota Prabumulih incumbent, Ridho Yahya mengaku tidak memiliki persiapan khusus menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Baca Juga :   Kemenkes Kaji Syarat Vaksinasi Penguat untuk Mudik

“Jadi kami tidak ada persiapan khusus, hanya melakukan rutinitas sebagai wakikota lah,” kata Ridho, ditemui saat mengikuti Jalan Sehat PPP, Minggu (28/1/2018).

Meski mengakui tidak ingin mendahului kehendak tuhan, namun ia optimis dapat terpilih kembali menjadi walikota Prabumulih untuk kedua kalinya, atau dapat melampaui 50 persen plus 1 suara saat pelaksanaan Pilkada, Juni mendatang.

“Dari 4 lembaga survei, kita 84 persen semua. Kita tidak ingin mendahulukan tuhan, tapi yang penting dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya. (vvn/awj)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

    error: Content is protected !!