Yan Anton Dituntut 8 Tahun Penjara

MENDENGARKAN TUNTUTAN-Yan Anton Ferdian(kanan kemeja hitam) dan para terdakwa kasus OTT Banyuasin tampak lesu saat mendengarkan tuntutan yang dibacakan JPU KPK di PN Tipikor Palembang,senin pagi.(20/3/2017. FOTO-FERDINAND/KORANSN.

Palembang,koranSN
Bupati Banyuasin nonaktif, Yan Anton Ferdian, Senin (20/3/2017) dituntut Jaksa Penutut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I Palembang dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Bahkan dalam tuntutan tersebut hak politik dipilih untuk Yan Anton juga terancam dicabut.

Selain menuntut Yan Anton, di persidangan tersebut tim JPU KPK yang terdiri dari; RoY Riady SH MH, Kresno Anto Wibowo SH MH, Ikhsan Fernandi SH MH dan Luki Dwi Nugroho SH juga menuntut empat terdakwa lainnya yakni, Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) serta terdakwa Kirman (Direktur CV Aji Sai) dengan tuntutan pidana 5 tahun penjara.

Dalam tuntutannya JPU KPK mengatakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan didapati fakta hukum, jika perbuatan terdakwa Yan Anton yang meminta sejumlah uang kepada para kontraktor merupakan fee atau tanda jadi agar setiap kontraktor dapat memenangkan proyek di Banyuasin. Bahkan perbuatan terdakwa ini dilakukan secara sadar dan bekerjasama dengan terdakwa Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman. Dari itulah, pihaknya selaku JPU KPK menyatakan perbuatan Yan Anton terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor.

“Untuk itu kami JPU KPK menuntut terdakwa Yan Anton Ferdian dengan hukuman pidana 8 tahun penjara dan mencabut hak politiknya untuk dipilih selama 5 tahun, terhitung setelah terdakwa nantinya bebas dari penjara. Selain itu, terdakwa juga didenda Rp 300 juta atau diganti dengan hukuman subsider kurungan 3 bulan penjara,” tegas JPU KPK.

Menurut JPU KPK, selain uang fee proyek dari kontraktor dalam perkara ini terdakwa Yan Anton juga secara sah dan meyakinkan telah menerima uang gratifikasi dari sejumlah SKPD di Banyuasin.”Adapun untuk uang fee dari kontraktor serta uang gratifikasi dari sejumlah SKPD yang diterima Yan Anton baik secara langsung atau melalui Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman terdiri dari; uang dengan total keseluruhan Rp 6.137.400.000 dari Direktur CV Putra Pratama, Zulfikar Muharrami (terpidana) yang diterima secara bertahap sejak tahun 2014 hingga tahun 2016.

Baca Juga :   Kejati Sumsel Teliti Berkas Tersangka Korporasi Permbakar Lahan di Muba

Uang tersebut diberikan Zulfikar berdasarkan permintaan Yan Anton agar Zulfikar bisa memenangkan proyek-proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin. Selain itu, juga ada pemberian uang Rp 1 miliar dari Zulfikar untuk ongkos keberangkatan haji Yan Anton bersama isterinya. Sedangkan untuk uang gratifikasi yang diterima Yan Anton terdiri dari; uang bulanan Rp 25 juta yang diterima setiap bulan sepanjang tahun 2015 dari Unit Layanan Penganaaan (ULP) Banyuasin. Bahkan Yan Anton juga menerima uang Rp 300 juta dari ULP Banyuasin ini. Kemudian Yan Anton juga menerima uang gratifikasi dari Kepala Dinas PUCK Banyuasin Rp 125 dan uang dari Kepala Dinas PUBM Banyuasin sebesar Rp 500 juta. Untuk itulah, kami menilai jika perbuatan Yan Anton telah terbukti bersalah dan melanggar hukum” paparnya.

Dilanjutkan JPU KPK, sedangkan untuk terdakwa Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman masing-masing memiliki peran ikut serta mencarikan uang serta mengumpulkan uang dari fee proyek maupun uang gratifikasi dari SKPD yang diminta oleh terdakwa Yan Anton. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan para terdakwa tersebut telah  melanggar hukum, dimana terdakwa Umar Usman melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP. Sedangkan perbuatan pidana terdakwa Rustami, Sutaryo dan Kirman, ketiganya terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor.

“Untuk itulah, terdakwa, Umar Usman,  Rustami, Sutaryo dan Kirman masing-masing dituntut pidana 5 tahun penjara. Keempatnya juga didenda uang yang terdiri dari, Umar Usman didenda Rp 200 juta atau subsider 3 bulan kurangan sedangkan Rustami, Sutaryo dan Kirman masing-masing didenda Rp 250 juta atau subsider 3 bulan kurungan,” tandasnya.

Baca Juga :   Rebut Senjata Api Polisi, Kawanan Curanmor di Sako Diterjang Timah Panas

Usai mendengarkan tuntutan JPU KPK, Mejelis Hakim diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH meminta tanggapan kepada para terdakwa, apakan akan melakukan pledoi (pembelaan). Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim, masing-masing terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi. Setelah mendengar jawaban para kuasa hukum terdakwa kemudian Majelis Hakim menutup persidangan dan akan kembali melanjutkan sidang pada Rabu 23 Maret 2017 mendatang.

Pantauan di lapangan, selama jalannya persidangan tampak para terdakwa duduk bersamaan di kursi pesakitan. Tuntutan Yan Anton yang pertama kali dibacakan JPU KPK, selanjutnya JPU membacakan tuntutan untuk terdakwa Umar Usman, Sutaryo, Rustami dan Kirman secara bergantian.Ketika JPU KPK membacakan tuntutan untuk Yan Anton, tampak Yan Anton gelisah. Tatapan matanya tekadang melihat meja Majelis Hakim serta tim JPU KPK yang sedang membacakan tuntutan, selain itu Yan Anton juga kerap menundukan kepalanya sembari mendengarkan JPU membacakan tuntutan dalam persidangan.

Terpisah, usai persidangan Jaksa Penutut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roy Riady SH MH mengatakan, dari para terdakwa, tuntutan Yan Anton Ferdian yang berat. Hal tersebut dikarenakan Yan Anton merupakan pelaku utama. Bahkan dalam tuntutan pihaknya, untuk justice collaborator (JC) Yan Anton tidak dipertimbangkan atau ditolak.

“Untuk itulah, kita menuntut Yan Anton dengan pidana 8 tahun penjara yang hukumnya lebih berat dari terdakwa Umar Usman,  Rustami, Sutaryo dan Kirman yang masing-masing kita tuntut dengan 5 tahun penjara. Dalam perkara ini Yan Anton juga diberikan pidana tambahan berupa, pencabutan hak politik untuk dipilih selama 5 tahun setelah dia nanti bebas dari penjara ,” tutupnya. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Alwin

Avatar

Lihat Juga

Innalillahi wa Inna Ilaihi Rojiun.. Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia

Jakarta, KoranSN Pendakwah Syekh Ali Jaber meninggal dunia sebagaimana diinformasikan Yayasan Syekh Ali Jaber dalam …