Yan Anton Izinkan Merki Bakri Antar Uang Rp 2 Miliar ke Agus Salam, Kapolres & Kajari Diduga Ikut Terima THR

Kesaksian mantan kepala dinas pendidikan Banyuasin Merki Bakri disaksikan Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian.–Foto Ferdinand Deffryansyah/koransn

Palembang, koransn.com-   Bupati Banyuasin non aktif, Yan Anton Ferdian mengizinkan Merki Bakri (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Banyuasin) untuk memberikan uang Rp 2 miliar kepada Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam. Merki Bakri menjalankan perintah Sekda untuk mengantarkan uang itu ditemani Buchori (Bendahara Setda Banyuasin) dan Pandi (sopir Sekda).

Hal tersebut diungkapkan Merki Bakri, Rabu (22/2) saat dihadirkan menjadi saksi terdakwa Yan Anton Ferdian, Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) dan terdakwa Kirman (Direktur PT Aji Sai) di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang.

Menurut Merki Bakri, izin tersebut diberikan kepadanya saat ia bertemu dengan Yan Anton di salah satu hotel di Jalan Angkatan 45 Palembang guna membahas permasalahannya dengan Reza Falevi
(Staf Dinas Pendidikan Banyuasin) hingga berujung dilaporkan dirinya ke Polda Sumsel.

“Tapi, sebelum bertemu Yan Anton, di perjalanan Agus Salam menelpon. Kata Agus Salam, kalau tidak saya yang memberikan uang Rp 2 miliar itu maka uang tak mau diterimanya. Dari itulah, saat bertemu Yan Anton di hotel, saya sampaikan kepada Yan Anton jika Agus Salam meminta saya mengantarkan uang tersebut. Kemudian Yan Anton bertanya, uangnya dimana? Lalu, saya sampaikan jika uangnya sudah ada di Sutaryo dan Buchori. Awalnya Yan Anto terdiam cukup lama, setelah itu barulah Yan Anton mengizinkan saya menyerahkan uang itu ke Agus Salam, kata Yan Anton, lajulah berangkat, hati-hati,” kata Merki.

Lebih jauh diungkapkannya, setelah mendapatkan izin tersebut barulah dirinya menemui terdakwa Sutaryo untuk mengambil uang yang akan diserahkan kepada Agus Salam. Kemudian ia menelpon Buchori dan Pandi untuk membantunya membawa uang tersebut diserahkan kepada Agus Salam.

“Agus Salam meminta saya yang mengantarkan uang itu, karena dia percaya sama saya. Sebab kami ini satu kampung,” jelasnya.

Masih dikatakan Merki, selain pemberian uang tersebut dirinya juga pernah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin, Robby Sandes di salah satu hotel yang berada di Jalan Dr M Isa Palembang.

“Uang itu diberikan ke Robby karena Sekda Firmansyah yang menyuruhnya. Sebab awalnya Sekda meminta uang Rp 3 miliar untuk Yan Anton tapi Sutaryo hanya bisa mengumpulkan uang Rp 1 miliar. Setelah uang terkumpul, saya diperintah Sekda membawa uang itu ke hotel itu, Setiba di sana saya bertemu Yan Anton, Sekda dan Robby Sandes. Oleh karena itulah Sekda menyuruh Robby menerima uang Rp 1 miliar tersebut,” jelasnya.

Merki Bakri mengaku semua uang yang diberikan untuk kepentingan Yan Anton selalu melalui Sekda dan Asisten II Rislani A Gafar. Hal tersebut karena keduanya yang mengatur paroyek serta selalu memintanya untuk menyediakan uang guna keperluan Yan Anton selaku bupati saat itu.

“Seperti uang Rp 2 miliar untuk Agus Salam, yang meminta saya menyediakan uang itu yakni, Sekda dan Asisten II. Kemudian saya berkoordinasi dengan Sutaryo agar Sutaryo mencarikan uangnya. Setelah uang terkumpul barulah Agus Salam meminta saya mengatarkan kepadanya,” bebernya.

Dalam persidangan tersebut, Merki Bakri juga menjelaskan terkait uang Rp 2,5 miliar yang dipijamnya dari Reza Falevi hingga akhirnya dirinya dilaporkan ke Polda Sumsel.

“Saya meminjam uang itu karena Sekda Firmansyah meminta saya mencarikan uang untuk Yan Anton. Lalu saya menyampaikannya ke Sutaryo. Dikarenakan Sutaryo tak bisa lagi meminta uang kepada para kontraktor, sebab semua kontraktor semuanya telah dimintai uang. Dari itulah Sutaryo menyarankan agar saya meminjam, hingga saya pinjam uang itu ke Reza. Setelah uang diterima selanjutnya uang diserahkan ke Sekda,” ungkapnya.

Staf Dinas Pendidikan Banyuasin, Reza Falevi yang juga dihadirkan dalam sidang tersebut menjelaskan terkait uang Rp 2,5 miliar yang dipinjamkan Merki Bakri.

Baca Juga :   Jalintim OKI Lumpuh, Waspadai Bandit Jalanan

“Pada tahun 2014 lalu Merki Bakri merupakan atasan saya, karena dia masih menjabat Kadis Pendidikan. Tiba-tiba Merki meminta tolong mau pinjam uang hingga akhirnya saya meminjamkan uang tersebut. Berjalannya waktu, saya pun menemuinya untuk menagih hutang tersebut, tetapi Merki menjanjikan akan menggantinya dengan proyek. Awalnya saya diamkan, tapi lama-kelamaan ternyata Merki belum juga mengembalikan uang itu. Dikarenakan uang Rp 2,5 miliar tersebut semuanya bukan milik saya, karena sebagiannya juga ada milik teman saya, makanya saya terus menagihnya. Tapi Merki selalu menghindar, sehingga saya melaporkannya ke polisi,” jelasnya.

Lebih jauh Reza melanjutkan, tak lama ia melapor ke polisi, tiba-tiba terdakwa Rustami mengajaknya bertemu untuk mendamaikan permasalahannya dengan Merki Bakri. Setelah bertemu, Rustami memberikan uang Rp 500 juta lalu memintanya agar berdamai dengan Merki Bakri yang saat itu sedang ditahan di Polda Sumsel atas laporan yang telah dibuatnya.

“Uang itu diberikan Rustami sebagai uang cicilan untuk mengembalikan uang Rp 2,5 miliar yang dipinjam Merki. Setelah pertemuan itu, barulah saya dan Merki menandatangani kesepakatan damai dan Merki berjanji akan melunasinya dengan cara mencicilnya,” terangnya.

Bupati nonaktifYan Anton saat mendengarkan kesaksian Sadiman dan Wahyu pada sidang lanjutan OTT Banyuasin di PN Tipikor Palembang, Rabu (22/2). Foto Ferdinand deffryansyah/koransn

Kemudian, Staf Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Banyuasin, Wahyu  yang juga saksi dalam persidangan tersebut mengatakan, dalam perkara ini, Kapolres Banyuasin dan Kajari Banyuasin diduga menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran.

Dikatakan Wahyu, pemberian uang THR tersebut terjadi sekitar tahun 2014. Dimana saat itu dirinya diperintahkan oleh terdakwa Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin) memasukan uang ke dalam amplop serta mencatat nama-nama pejabat penegak hukum yang diduga diberikan THR.

“Mereka yakni, Kapolres Banyuasin saat itu diduga menerima Rp 50 juta, Kajari di Banyuasin diduga menerima Rp 20 juta. Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejari di Banyuasin juga diduga menerima Rp 5 juta. Kasat Reskrim dan Kanit Pidsus diduga menerima Rp 5 juta. Saya tahu mereka diduga mendapat THR, karena saya yang mencatat dan memasukan uang-uang itu ke dalam amplop sesuai perintah dari Pak Umar Usman. Sedangkan dari mana asal uang-uang tersebut, saya tidak tahu, sebab semuanya Pak Umar Usman yang memberikan uang itu kepada saya lalu meminta saya mencatat dan menempatkannya ke amplop,” ungkap Wahyu.

Masih diungkapkan Wahyu, dirinya tidak mengatahui terkait proyek-proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin serta bagaiman proses lelang sehingga proyek dimenangkan oleh para kontraktor. Hal itu dikarenakan semua proyek dilelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banyuasin.

“Tapi, saat para kontraktor hendak mencairkan proyek yang dikerjakan memang saya menandatangi SPM. Namun setelah saya tandatangani selanjutnya SPM itu naik keatasan saya yakni, Kabag Keuangan untuk dilakukan pencarian,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Wahyu, selama menjabat sebagai Staf Bagian Keuangan di Dinas Pendidikan Banyuasin, dirinya juga pernah diminta Umar Usman untuk mengelolah uang yang berasal bukan dari mata anggaran SKPD.

“Uang itu dari fee pihak bank yang diberikan karena Pak Umar Usman melakukan Mou kepada bank, agar para PNS dan pegawai di Dinas Pendidikan Banyuasin menggunakan jasa bank itu. Nah, uang-uang inilah lalu dikumpulkan untuk kebutuhan kegiatan yang anggarannya disuport dari luar mata anggaran dinas, misalkan; pemberian bantuan, kegiatan 17 Agustus hingga bantuan kegiatan Banyuasin Expo,” tandasnya.

Sementara mantan Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Banyuasin yang kini menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Banyuasin, Sadiman yang dalam persidangan juga menjadi saksi mengutarakan, jika ia mejabat sebagai Kabid di Dinas Pendidikan Banyuasin sejak tahun 2013 hingga tahun 2016. Bahkan selama tahun itu dirinya juga menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin.

Baca Juga :   Penyusunan KLHS RPJMD Pastikan Pembangunan di Muara Enim

“Namun, setelah OTT terjadi jabatan saya dipindahkan menjadi Kasi, dari itulah kini jabatan saya turun dari Kabid menjadi Kasi. Sedangkan terkait perkara ini, sebenarnya para kontraktor yang memenangkan lelang sudah direncanakan dan disiapkan oleh Sutaryo. Hal tersebut dikarenakan, para pemenang proyek nama-namanya sudah ada sebelum proyek dilelang,” katanya.

 

Saksi Reza Fahlevi, Merki Bakri dan Mailan saat dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus korupsi Banyuasin di PN Tipikor Palembang, Rabu (22/2).- Foto Ferdinand Deffryansyah/koransn   

Lanjut Sadiman, meskipun di Dinas Pendidikan Banyuasin jabatanya lebih tinggi dari Sutaryo tapi saat itu ia tak bisa berbuat apa-apa, karena Sutaryo dikenalnya sangat dekat dengan Kadis Pendidikan Banyuasin baik saat Kadis dijabat oleh Merki Bakri maupaun terdakwa Umar Usman.

“Sebagai PPK, tugas saya hanya menyiapkan dokumen serta menandatangi kontrak yang dimenangkan dalam lelang. Kalau untuk bagaimana kontraktor dapat menang lelang, itu Sutaryo yang semuanya mengurus. Memang dalam perkara ini saya pernah menerima uang Rp 100 juta dari Merki Bakri namun saat uang diberikan saya sempat menolaknya. Tapi kata Merki, terima saja itu uang lelah, selain itu Sutaryo juga meminta saya agar menerima uang itu. Sebab kata Sutaryo, kalau tak saya terima nanti jadi ramai. Dari itulah uangya saya terima namun saat ini uang tersebut telah saya serahkan ke KPK saat saya diperiksa menjadi saksi oleh penyidik,” papar Sadiman.

Kemudian, Staf Dinas PUCK Banyuasin yang kini menjabat Kasi Perencanaan Progam Dinas PUBM Banyuasin, Apriansyah saat bersaksi mengutarakan, jika semua peroyek di Dinas PUCK saat kepala dinasnya masih dijabat Abi Hasan (Kepala Dinas PUBM saat ini), semua pemenang lelang telah dikondisikan.

“Untuk semua proyek itu telah dikondisikan dan direncanakan para pemenangnya oleh Abi Hasan. Karena nama-nama kontraktor pemenang proyek sudah ada, saya tahu karena saat itu saya diperintah Abi Hasan menerima uang dari para kontraktor pemenang lelang sebesar 1 persen sampai 2 persen dari paggu proyek. Uang itu lalu saya antarkan ke ULP Banyuasin. Nominalnya variasi ada yang Rp 50 juta hingga Rp 100 juta, ketika uang-uang itu saya serahkan ke ULP ada yang dibungkus amplop dan juga plastik hitam kresek,” kata Apriansyah.

Selain para saksi tersebut, dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadirkan mantan PPK yang saat ini menjabat sebagai Asisten III, Sopran Nurozi dan dua kontraktor, Ardian Candy dan Rahmat Setiawan serta mantan Kasi Dinas Pendidikan Banyuasin yang kini menjabat Kasi Pembinaan Dinas Dinas Pasar Banyuasin, Mailan.

Dari keempat saksi tersebut, tiga saksi yakni, Sopran Nurozi, Ardian Candy dan Rahmat Setiawan sebelumnya telah dihadirkan dalam persidangan beberapa waktu lalu.

Ketiganya kembali dihadirkan JPU KPK dalam sidang bertujuan untuk memastikan, apakah keterangan mereka dalam berkas perkara serta kesaksian dalam sidang sebelumnya tetap pada keterangannya. Dimuka persidangan, ketiga saksi secara bergantian menegaskan, jika mereka tetap pada kesaksian dan keterangan di BAP serta berkas perkara.

Mantan Kasi Dinas Pendidikan Banyuasin yang kini menjabat sebagai Kasi Pembinaan Dinas Dinas Pasar Banyuasin, Mailan dalam kesaksiannya menguatarakan, jika tahun 2013 hingga tahun 2015 dirinya menjabat salah satu kasi di Dinas Pendidikan Banyuasin. “Yang saya tahu, selama saya di Dinas Pendidikan Banyuasin, proyek- proyek semuanya diatur oleh Sutaryo,” ujarnya.

Usai mendengarkan ketarangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan, selanjutnya Mejelis Hakim diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH menutup persidangan dan akan kembali lagi menggelar persidangan hari ini, Kamis (23/2). (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

HD Sinkronkan Program Strategis Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Palembang, KoranSN Untuk mempercepat jalannya pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, dibutuhkan komitmen …